sinarmaluku. com – Melalui pendekatan yang humanis dan dialogis, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, bersama Tim Satgas Penertiban dan Pengosongan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak, berhasil membuka pemblokade jalan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan penambang di Desa Dava, Kecamatan Waelata.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi penataan tambang emas yang selama ini berjalan ilegal, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru.
Acara dimulai dengan apel kesiapan pasukan di halaman Polres Buru pukul 09.00 WIT, dihadiri oleh pejabat termasuk Kabag Ops Polres Buru AKP Denny Indrawan Lubis, perwakilan Kodim 1506 Namlea, Yonif TP 821/Satria Bupolo, dan Satpol PP.
Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya menghindari ketegangan melalui komunikasi terbuka, karena kebijakan penataan bertujuan untuk kemakmuran bersama.
“Sosialisasi hari ini ingin memastikan masyarakat memahami bahwa kita akan mengelola tambang melalui 10 koperasi berizin resmi, agar semuanya bisa bekerja aman dan sejahtera,” ujarnya.
Ketika tim tiba di Desa Dava, mereka menemukan jalan diblokir oleh sekelompok masyarakat yang khawatir mata pencaharian terancam oleh rencana penertiban. Tanpa tergesa-gesa, Kapolres bersama Asisten I Setda Provinsi Maluku Dr. Djalaludin Salampessy, Kadis ESDM Provinsi Maluku Dr. Abdul Haris, dan Dandim 1506 Namlea Letkol Inf. Heribertus Perwanto, turun langsung berdialog dengan masyarakat.
“Kami memahami perubahan ini sulit, namun kebijakan ini akan memberi manfaat jangka panjang bagi ekonomi daerah dan lingkungan,” jelas Kapolres.
Selama dialog yang berlangsung lebih dari tiga jam, perwakilan masyarakat adat seperti Stefanus Huknula dan Akbar Latbual mengungkapkan kekhawatiran mengenai transparansi pengelolaan koperasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
“Kami ingin keterbukaan agar koperasi memberi manfaat kepada semua, bukan hanya segelintir orang,” ujar Stefanus Huknula.
Meskipun awalnya ada ketegangan, dialog berjalan kondusif dan masyarakat akhirnya menyetujui untuk membuka pemblokade secara damai.
Kapolres menutup kegiatan dengan harapan kesepahaman terus terjalin antara pemerintah, aparat, dan masyarakat setempat.
Sosialisasi ini diharapkan mengurangi ketegangan dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut, agar pengelolaan tambang Gunung Botak berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
