sinarmaluku. com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko kerusakan fasilitas publik akibat kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah kepulauan tersebut.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, mengungkapkan bahwa analisis data terbaru menunjukkan adanya potensi genangan serius di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Kepulauan Aru hingga Tanimbar.
Berdasarkan proyeksi jangka panjang, Maliki menyebutkan bahwa sekitar 100 hingga 200 meter wilayah pesisir di beberapa titik di Maluku berisiko terdampak kenaikan air laut. Meski dampak maksimal diperkirakan baru terjadi dalam beberapa tahun ke depan, antisipasi sejak dini dianggap krusial.”Pemerintah Maluku harus mengantisipasi ini sejak sekarang. Jangan sampai pembangunan fasilitas baru, seperti SMA atau infrastruktur lainnya, justru berada di area yang sudah diproyeksikan berisiko terdampak,” tegas Maliki dalam keterangannya di Ambon.
Dikatakan, pembangunan Berbasis Data
Bappenas menekankan pentingnya penggunaan alat analisis seperti SEPAKAT dan integrasi sistem Satu Data untuk mendukung kebijakan yang lebih presisi. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan lokasi pembangunan fasilitas publik yang lebih aman dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Langkah ini dianggap mendesak mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan yang sangat rentan terhadap dinamika laut. Pembangunan yang mengabaikan aspek iklim hanya akan menyebabkan kerugian anggaran di masa depan ketika infrastruktur tersebut rusak atau tidak dapat digunakan akibat abrasi atau banjir rob.
Selain isu lingkungan, Bappenas juga membeberkan tantangan infrastruktur pendidikan di Maluku. Data menunjukkan masih minimnya fasilitas pendidikan tingkat menengah atas (SMA) di sejumlah daerah.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebagai wilayah dengan kekurangan fasilitas SMA terbanyak. Kondisi ini menjadi tantangan ganda bagi pemerintah daerah: memperluas akses pendidikan namun tetap harus memastikan lokasi sekolah baru berada di zona aman dari ancaman kenaikan permukaan laut.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan audit terhadap tata ruang wilayah pesisir agar agenda pembangunan manusia dan pembangunan fisik di Maluku dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.
.
