Jsinarmaluku.com — Asisten Personel (Aspers) TNI Kodam XVI Pattimura, Kol. Inf. Wisnu Joko Saputro kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diambil untuk merespons keresahan publik sekaligus menepis isu percaloan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Dalam keterangannya, Aspers menekankan bahwa tidak ada jalur khusus atau perlakuan istimewa bagi anak pejabat, anggota TNI, maupun pegawai tertentu. Proses kelulusan murni didasarkan pada kemampuan dan hasil ujian masing-masing peserta. Pihak TNI justru memprioritaskan pemuda-pemudi daerah serta masyarakat dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi dan memenuhi syarat.
”Seluruh tahapan tes dilaksanakan sesuai aturan. Tidak ada ‘titipan’ panglima atau keistimewaan anak pegawai. Kami memprioritaskan anak-anak daerah yang kurang mampu namun memiliki potensi,” tegas Aspers saat menanggapi pertanyaan media.
Risiko Hukum dan Kesalahan di Sisi Masyarakat
Di sisi lain, fenomena masyarakat yang tetap nekat membayar calo demi meloloskan anaknya menjadi perhatian serius. Isu ini memicu penegasan bahwa tindakan menyogok atau menggunakan jasa calo merupakan pelanggaran hukum dari kedua belah pihak.
Jika peserta tetap tidak lolos meskipun sudah membayar sejumlah uang, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi risiko dan konsekuensi masyarakat yang memilih jalur ilegal. Secara hukum, pemberi suap dan penerima suap sama-sama dapat dipidana.
Pihak TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming kelulusan dari pihak mana pun yang meminta imbalan uang.
Pemeriksaan Kesehatan Ketat Sebelum Pendidikan
Selain transparansi seleksi, TNI juga memperketat standar pemeriksaan kesehatan. Jika peserta ditemukan memiliki indikasi masalah kesehatan selama proses tes, pihak panitia mengarahkan agar segera dilakukan pengobatan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para calon prajurit berada dalam kondisi fisik prima sebelum memasuki pendidikan dasar militer yang berat, sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pelatihan.
Masyarakat diharapkan dapat mendukung proses penerimaan yang bersih ini dengan melaporkan setiap indikasi praktik percaloan kepada pihak berwenang dan mempercayakan kemampuan anak pada proses seleksi yang murni.
