sinarmaluku.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly menegaskan, revisi UU Narkotika harus dibarengi dengan pendekatan Restorative Justice terhadap pengguna narkoba.
Ini penting, karena program tersebut cukup rawan menjadi saluran kejahatan.
“Di sinilah perlu pendekatan restorative justice dan harus diterapkan. Harus dipilah mana yang dipenjarakan dan mana yang tidak perlu,” kata Jacki dalam FGD (Focus Group Discussion) Komisi III DPR mengenai Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Menurut Uly, Penekanan persyaratan rehabilitasi perlu di perketat khusus dalam perubahan UU. Sehingga perlu dibahas dan dikaji untuk diterapkan guna tercapainya setiap program yang dirancangkan.
Selain itu, kata Uly, Pengetatan syarat rehabilitasi, juga dapat menjadi solusi alternatif untuk menekan pengeluaran uang negara yang begitu besar untuk program rehabilitasi. Hal itu juga dapat menjadi jalan keluar mengurangi jumlah warga binaan yang berada di lapas narkoba.
“Apalagi Kemenkum HAM menyatakan mereka kewalahan dalam masalah lapas. Padahal sebenarnya rehabilitasi itu lebih banyak didengungkan mereka,” tukas Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang)
