Ragam

DPRD – Pertamina Rapat, Bahas Kelangkaan Mitan

sinarmaluku.com – DPRD Provinsi Maluku bersama Pertamina menggelar rapat bersama, guna membahas kelangkaan Minyak Tanah (Mitan). Rapat penting itu terlaksana di Gedung DPRD Maluku, Kamis (1/9)

Kepada Komisi II Sales Area Manager Retail Maluku PT. Pertamina, Wilson Eddie Wijaya mengaku panyaluran mitan sesuai kebutuhan masyarakat. Malah sudah menambah pasokan.

“Pertamina terus menyalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat dan juga menambahkan pasokannya,” kata Wilson.

Bahkan pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan dinas terkait di Provinsi Maluku maupun daerah untuk mengusulkan penambahan pasokan.

Wilson menegaskan pihaknya akan menindak tegas agen yang nakal yang sengaja menimbun mitan.

“Apabila ditemukan agen kami bahkan pangkalan yang melakukan kesalahan kami akan tindak. Selebihnya itu pengawasannya ada di daerah,” ujarnya.

Wilson mengungkapkan pihaknya menambah kuota mitan bulan Agustus untuk Maluku. Bulan September ini juga akan dilakukan hal yang sama.

Ia menjelaskan setiap tahun ada peningkatan kebutuhan kecuali untuk tahun 2020, konsumsinya menurun karena pandemi Covid-19.

“Pihaknya sudah melakukan segala upaya terkait dengan kebutuhan mitan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya kuota yang diberikan Pertamina sebanyak 2.500 kilo liter per bulan. Meskipun sudah dilakukan extra dropping, namun ada indikasi panic buying sehingga terjadi kelangkaan.

“Indikasinya ada panic buying dan juga berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Wilson.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membeli dalam jumlah yang banyak, sehingga semua bisa kebagian.

“Ikutlah instruksi dari surat edaran Sekkot Ambon yang menyatakan belilah 5-10 liter sehingga semua masyarakat bisa kebagian,” pungkasnya.

Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga, Wahyu menambahkan jumlah extra dropping sebesar 10 persen dari alokasi leguler pada bulan Agustus kemarin.

“Namun di akhir bulan Agustus kemarin terjadi kelangkan dan pihak Pertamina juga bertanya-tanya padahal alokasi kasihnya itu cukup besar, yaitu 300 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan extra dropping juga memiliki dampak ketika kuota ini tidak ditambah atau masih tetap akan menggerus sehingga akan berdampak pada akhir tahun.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa mengatakan meskipun sudah dilakukan extra dropping ke agen dan pangkalan, namun kondisi kelangkaan mitan masih tetap dirasakan oleh masyarakat.

“Pihak Pertamina sudah menyampaikan bahwa dropping yang diberikan oleh Pertamina kepada agen dan pangkalan sudah melebihi yang diharapkan, namun faktanya kosong di lapangan,” tandas Lewerissa usai rapat bersama PT Pertamina dan Dinas ESDM.

Ditanya soal dugaan penimbunan, Lewerissa mengatakan kalau ditemukan aparat penehak hukum menindak sesuai aturan hukum.

“Jika benar ada penimbunan-penimbunan tinggal aparat penegak hukum yang melanjutkan karena itu pidana,” ujarnya.

Ditanya soal informasi bahwa BPH Migas memotong 2 persen kuota mitan Lewerisaa mengaku Komisi II tidak tahu.

“Komisi II sudah tegas kepada Pertamina dan BPH Migas untuk menanyakan hal itu tersebut,” tandasnya.

Lewerissa menambahkan kewenangan pihak Pertamina juga terbatas. Pemerintah daerah juga belum melakukan pengawasan.

“Untuk itu segera dibentuk Satgas untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini terhadap kelangkaan mitan,” pungkasnya.

Kelangkaan mitan sudah terjadi kurang lebih dua minggu. Di Kota Ambon masyarakat sulit mencari mitan. Kalaupun ada di pangkalan atau pengecer jumlahnya sangat terbatas.

Masyarakat terlihat antre di sejumlah lokasi. Malah ada yang tidak kebagian. Pahadal setiap pembeli dibatasi maksimal 10 liter. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top