sinarmaluku.com – Tidak masuknya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) kedalam Program Strategis Nasional (PSN) tentunya menimbulkan tanda tanya besar publik terkait sejauh mana kemampuan lobi pemerintah daerah (Pemda) Maluku ke pusat.
Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Maluku melakukan penyampaian aspirasi ke Komisi IV DPR RI beberapa waktu.
“Tidak masuk LIN dan ANP ke dalam PSN, tentu membuat publik Maluku bertanya-tanya terhadap kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku untuk memperjuangkan program yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 itu.
Perlu dipertanyakan kemampuan dari loby Pemda Maluku selama ini, sehingga program ini bisa di cut off dari PSN,” tanya anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin kepada wartawan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Rabu (15/2/2023).
Untuk itu, Afifudin mendorong komisi terkait di DPRD untuk segera memanggil OPD terkait guna mempertanyakan hal ini. Sebab jika dibiarkan, maka akan merugikan Maluku.
Apalagi menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku itu, keberadaan program LIN dan ANP sangat dibutuhkan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Maluku.
“Ini tentu sangat penting buat Maluku, tetapi kemudian tidak dilanjutkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu harus ada alternatif lain, karena kalau Maluku sekedar injeksi dengan DAU, DAK, program lainnya, tentu Maluku tidak akan mampu untuk bergerak maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain,” tandas Afifudin.
Politisi PPP Maluku itu juga katakan, dalam perjuangan agar program LIN dan ANP tetap dilanjutkan, membutuhkan perjuangan dan pemikiran bersama secara parsial, bukan pemikiran yang sifatnya seremonial.
“Kita harus duduk bersama untuk memikirkan Maluku kedepan seperti apa. Tapi kalau kita tidak duduk bersama, lain salahkan lain, tidak akan pernah selesai. Kita, lebih sibuk mengurusi hal hal lain yang tidak memiliki potensi yang baik untuk pengembangan Maluku secara komprehensif. Kita hanya berpikir Maluku sifatnya seremonial, kalau hal ini tidak dihentikan acara seremoni, dan berpikir hal hal subtansial makan kita akan maju,” ujar dia.
Olehnya itu, kata Afifudin perjuangan bersama ke Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk melanjutkan program ini.
“Kita harus minta kejelasan dari Pemerintah Pusat seperti apa,”ucapnya.
Sebab itu kata Afifudin, di cut off-nya LIN dan ANP dari PSN menandakan konsistensi pemerintah pusat dalam mempercepat ketertinggalan Maluku dengan Provinsi lain patut dipertanyakan.
“Seharusnya ada penjelasan konkrit agar rakyat Maluku bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab pembatalan PSN. Apakah karena fokus Pempus lebih di arahkan terhadap IKN ibu kota Negara baru, sehingga PSN ditangguhkan atau dihilangkan,”tutupnya.
