sinarmaluku. com – Menyikapi tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat Jebolan komisi III dari Fraksi NasDem, Jacki Uly angkat bicara dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat bersama Pimpinan POLRI di senayan bersama Komisi III DPR RI pada (05/06/2023).
Jacki menjelaskan, letak pos polisi terlalu jauh dari Bandara Udara Internasional El Tari, Kupang. Konsekuensinya, polisi di daerah itu kesulitan memantau lalu lintas manusia yang keluar-masuk melalui bandara itu. Padahal menurut Jacki, perdagangan orang atau TPPO itu kebanyakan terjadi melalui bandara udara, dan hanya polisi yang memiliki naluri kuat untuk melihat terjadinya tindakan TPPO.
“Tetapi untuk mengatasi masalah ini, saya hanya memberikan saran saja, masukan, sebagai (purn) Polri, bahwa di Lapangan Terbang Eltari itu lapangan terbang yang dipakai umum, tapi milik Angkatan Udara, sehingga tidak ada pos polisi di dalam bandara itu, ” Kata Jacki
“Kalau dahulu selalu bisa digagalkan dari awal pak. NTT sekarang termasuk yang terbesar dalam masalah TPPO ini. Jadi kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya. Seperti membangun pos-pos yang berada di lapangan terbang itu. Tapi dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer, bagaimana caranya koordinasi yang sebaik-baiknya antara Polri dengan TNI agar anggota Polri bisa masuk di sana. Tolong dipikirkan bagaimana kita koordinasi dengan TNI sehingga kalau bisa ada pos polisi yang permanen yang ada di situ”, kata Jacki.
Jacki juga menyampaikan persoalan lain yang merupakan masukan dari konstituennya di NTT. Di antaranya mengenai kebutuhan sarana-prasaran untuk kepolisian di daerah perbatasan di NTT.
“Karena ini pembahasanya mengenai anggaran. Kami mendapati beberapa hasil diskusi di daerah terutama pos-pos polisi, polsek yang berada di perbatasan. Seperti contoh, tunjangan perbatasan hanya di tiga polsek. Sedangkan polres dan lima polsek lainnya belum mendapatkan tunjangan perbatasan. Itu di Polres Timor Tengah Utara”, kata legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) tersebut.
Jacki juga menyoroti soal perlunya ada penambahan sarana dan prasarana seperti roda dua dan roda empat mengingat jumlahnya yang sangat terbatas di Polres Timor Tengah Utara. Penambahan sarana-prasarana di daerah perbatasan seperti NTT sangat dibutuhkan. Apalagi dengan adanya tambahan satu polres baru di NTT, yaitu Polres Malaka yang hanya memiliki fasilitas yang sangat terbatas.
Penambahan sarana dan prasarana ini merupakan hasil reses beberapa waktu lalu ke daerahnya.
“Saya ingin menyampaikan hasil saya rapat di daerah saja pak, karena ini pembahasanya mengenai anggaran. Kami mendapati beberapa hasil (diskusi) di daerah adalah terutama pos-pos polisi, polsek yang berada di perbatasan. Nanti saya sampaikan saja materinya pak yang perlu diperhatikan. Seperti contoh, tunjangan perbatasan hanya di tiga polsek. Sedangkan polres dan 5 polsek lainnya belum mendapatkan tunjangan perbatasan. Itu di Polres Timor Tengah Utara. Itu masukan saya pak. Perlunya penambahan sarana dan prasarana seperti roda dua dan roda empat, sangat terbatas pak di Polres itu. dan kami perlu memberi penjelasan sedikit bahwa di NTT di perbatasan itu mendapat satu tambahan polres yang baru, namanya Polres Malaka. Itu sarana prasarananya masih sangat terbatas.” (***)
