sinarmaluku.com – Berdasarkan kesepakatan bersama, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku bersepakat untuk merekomendasikan pergantian, dr Nazaruddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Haulussy Ambon.
“Kita sudah sepakati, dalam rapat Banggar bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, dan rekan-rekan Banggar bersuara dengan lantang yang cukup keras sekali, atas perilaku Direktur RSUD Haulussy Ambon untuk direkomendasikan pergantian, saudara, Nazaruddin dari jabatan sebagai Direktur,”tandas Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun kepada wartawan, Rabu(6/9/2023).
Nazaruddin, kata Watubun, dinilai kurang respek dan terkasan lari dari tanggungjawab, bahkan kepedulian terhadap RSUD Haulussy sangat rendah, sehingga perlu diganti.
“Nanti kita akan mempertimbangkan, untuk menyurati pak Gubernur. Karena kita juga melakukan evaluasi berdasarkan laporan, dari dokter spesialis, nakes, masyarakat yang mempertanyakan kinerja saudara direktur yang betul-betul tidak mengindahkan SOP, bahkan mengatur sesuka hatinya sehingga terjadi pemogokan dari dokter-dokter yang tidak lagi mau kerja, juga tenaga perawat yang hak-haknya belum terbayar,”ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan ini, menyebut sebagai tenaga medis sudah melaksanakan tugas dan kewajibannyan secara baik, tapi hak-hak mereka tidak dibayar, sehingga pada tempatnya mereka bersuara.
“Ini orang kerja sudah ikut aturan, tapi kalau kebijakan pimpinannya (Direktur) sudah diluar aturan, maka mereka melakukan prortes ke DPRD dan salah satu rekomendasi dengan menindaklanjuti dengan menyurati sudara Gubernur untuk menggantikan Direktur RSUD Haulussy,”ucapnya.
Kendati demikian sambung, Watubun bahwa proses pergantian Direktur baru nantinya memiliki moral dan jangan hanya ganti Direktur yang hanya mencari uang, sehingga akhirnya menelantarkan tugas dan kewajibannya, pegawai, staf dan tenaga medis, atas kebijakan diluar prosedur.
“Kita kan liat, sudara sudah memantau, memotret, bagaimana amburadulnya pengelolaan RSUD Haulussy saat ini, hutang bertumpuk, tapi obat tidak jelas, dokter juga tidak mau kerja, karena hak-hak mereka tidak mau dibayar dan itu konsukwensi logis dari prilaku buruk dari direktur RSUD Haulussy,”cetusnya.(***)
