sinarmaluku.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Sekertaris Daerah, Sadali le menuai kritikan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias melalui interupsi saat penyerahan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023 dalam rapat Paripurna di DPRD Maluku, Kamis (4/4). Bahkan untuk yang terakhir kalinya rapat Paripurna hanya dihadiri wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.
Menurut Yermias, rapat paripurna penyerahan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2023 diakhir masa jabatan Murad Ismail dan Barnabas Orno mestinya menjadi momentum yang dipergunakan sehingga menggambarkan saling menghargai sebagai mitra.
” Untuk terakhir kalinya pak Gubernur tidak hadir, padahal momentum hari ini adalah penyampaian LKPJ. Begitu pula dengan ketidakhadiran saudara Sekertaris Daerah ” ujarnya.
Tagal itu, dirinya sangat menyayangkan ketidakhadiran gubenur dan Sekda dalam penyampaian dokumen LKPJ tahun anggaran 2023.
” Mari kita pertontonkan sifat orang Maluku yang saling menghargai. Sebab masyarakat akan menilai, apalagi diperlihatkan kepada Forkopinda yang hadir ” ujar Yermias.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar mengkritisi sebagai mitra yang semestinya saling menghormati dan menghargai.
Sebagai politisi Partai Golkar dirinya juga mengkritisi begitu banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah daerah Maluku sayangnya tidak sejalan dengan kondisi Maluku yang terpuruk bahkan faktanya
Maluku masih jauh tertinggal.
” Fraksi Partai Golkar berharap agar isi dokumen LKPJ sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan . walaupun dokumen LKPJ Gubernur telah diperiksa oleh BPK bahkan Inspektorat namun jika isi dokumen tidak sesuai fakta di lapangan maka Fraksi Golkar siap tolak LKPJ Gubernur 2023,″ tegas Yermias. (***)
