sinarmaluku. com – Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, angkat bicara terkait pemberitaan pada salah satu media lokal Tribun Ambon yang dalam keterangan menerangkab bahwa tidak ada dana dari Pemerintah Provinsi untuk penertiban dan pengosongan tambang ilegal tersebut. Beliau bahkan harus mengeluarkan dana operasional pribadi untuk makan dan minum anggota di sana
Terhadap postingan media tersebut, Kapolres menegaskan bahwa dana yang digunakan bukanlah dana pribadi, melainkan berasal dari dukungan operasional (duk ops) Polres yang bersumber dari negara.
“Saya perlu tegaskan di sini, dana yang kami gunakan untuk operasi penertiban dan pengosongan tambang ilegal Gunung Botak itu bukan dana pribadi saya sepeser pun! Itu adalah dana dukungan operasional yang memang dialokasikan negara untuk mendukung kegiatan kepolisian, termasuk penanganan kasus-kasus seperti ini.” Tegas Kapolres
Dijelaskan, dukungan operasional tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari biaya operasional lapangan, logistik, hingga dukungan personel.
Kapolres menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Duk ops ini adalah bentuk perhatian negara dalam mendukung kinerja kepolisian di daerah. Jadi, tidak benar jika ada anggapan bahwa kami menggunakan dana pribadi dalam penanganan kasus ini,” imbuhnya.
Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat dan media untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, serta selalu melakukan verifikasi sebelum mempublikasikan berita. Ia berharap, klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Seperti diketahui, Aksi unjuk rasa terkait isu nasional di Jakarta dan isu lokal yang disuarakan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kabupaten Buru berlangsung aman dan tertib. Pengawalan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian di berbagai instansi pemerintah dan swasta.
Dimana, Kapolres Buru memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa tersebut memiliki strategi pengamanan dengan menyebarkan personel Polres Buru di beberapa titik strategis, termasuk kantor bupati, kantor DPRD, dan sejumlah perusahaan swasta.
“Kami memastikan aksi unjuk rasa ini berjalan dengan aman dan tertib. Kami juga memberikan pengawalan ketat agar tidak terjadi tindakan-tindakan anarkis,” ujar
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memberikan himbauan kamtibmas agar para peserta unjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mengganggu fasilitas umum serta hak milik orang lain.
“Kami menghargai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kami juga menghimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melanggar hukum,” tegas Kapolres.
Aksi unjuk rasa di Kabupaten Buru ini berjalan dengan damai dan kondusif. Para peserta unjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka.
