sinarmaluku. com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Buru angkat bicara terkait polemik pernyataan Kapolres Buru dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh OKP Cipayung Plus pada 4 September 2025 lalu. IMM Buru meminta agar pernyataan Kapolres terkait anggaran penertiban Gunung Botak tidak dipolitisasi.
Ketua IMM Buru, M Kadafi Suryadi Alkatiri, menjelaskan bahwa pernyataan Kapolres yang menyebutkan penertiban tambang ilegal di Gunung Botak membutuhkan dukungan anggaran dari dana operasional kepolisian, telah disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, ada upaya penggiringan opini yang seolah-olah Kapolres menggunakan dana pribadi.
“Saya memahami betul maksud Kapolres. Yang dimaksud adalah dana operasional Polres Buru, bukan dana pribadi. Dana operasional ini memang dialokasikan negara untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, termasuk upaya penertiban tambang ilegal di Gunung Botak,” tegas Kadafi pada Sabtu (6/9).
Kadafi menyayangkan adanya framing yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polres Buru. Ia menilai Kapolres telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pengosongan Gunung Botak.
“IMM Buru mengapresiasi sikap tegas Kapolres yang berani hadir langsung di tengah massa aksi. Kami berharap semua pihak dapat menempatkan pernyataan beliau secara objektif, bukan digiring dan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa penertiban Gunung Botak adalah isu bersama yang harus dikawal dengan semangat kolektif, bukan dijadikan alat politisasi atau pembunuhan karakter terhadap aparat penegak hukum.
IMM Buru menilai bahwa upaya menggiring pernyataan Kapolres hanya akan mengaburkan substansi persoalan utama, yaitu maraknya aktivitas ilegal di Gunung Botak yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Atensi kita seharusnya bukan pada isu liar soal anggaran, tetapi bagaimana penegakan hukum di Gunung Botak benar-benar berjalan tanpa kompromi,” pungkas Kadafi.
