sinarmaluku. com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku kini tengah memfokuskan penguatan sistem pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah. Melalui pengembangan portal Lawamena Satu Data Maluku, pemerintah daerah menargetkan proses pengambilan kebijakan yang tidak lagi bersifat manual, melainkan berbasis data real-time yang akurat.
Kepala Dinas Kominfo Maluku, Titus F.L. Renwarin, menjelaskan bahwa selama ini tantangan terbesar dalam perencanaan pembangunan adalah adanya fragmentasi data. Data seringkali tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memperlambat penyajian informasi saat dibutuhkan segera oleh pimpinan.
”Lawamena Satu Data hadir untuk mengintegrasikan seluruh data itu dalam satu sistem yang terstandar. Ke depan, pimpinan daerah bisa langsung mengakses data secara real-time melalui executive dashboard,” ujar Renwarin dalam Media Briefing di Zest Hotel Ambon, Selasa (28/04).
Integrasi ini tidak hanya mencakup lingkup internal OPD di Maluku, tetapi juga dirancang untuk terkoneksi dengan pemerintah pusat. Berikut adalah poin utama pengembangan sistem tersebut yakni, pertama, Data sektoral di daerah akan terhubung langsung dengan standar data nasional, kedua, Fitur khusus bagi pimpinan daerah untuk memantau data tanpa harus menunggu laporan manual dari OPD terkait dan Memangkas birokrasi permintaan data sehingga kebijakan yang diambil lebih valid dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Secara teknis, pengembangan Lawamena didukung oleh Prgram SKALA dengan tetap mengacu pada metadata nasional. Kominfo Maluku bertanggung jawab penuh dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital agar sistem pendukung berjalan optimal tanpa hambatan teknis.
Renwarin menegaskan bahwa validitas data menjadi prioritas utama. Mekanisme integrasi dilakukan dengan pengawasan ketat agar kualitas data tetap terjaga sebelum disajikan dalam sistem.
Kehadiran sistem yang terintegrasi ini dinilai sangat krusial bagi Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Dengan akses data yang cepat, pemerintah diharapkan dapat memberikan respon kebijakan yang lebih efektif dan efisien terhadap tantangan geografis yang ada.
”Kalau data sudah terintegrasi dan mudah diakses, maka keputusan yang diambil juga akan lebih cepat, tepat, dan tepat sasaran,” pungkas Renwarin.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas tim Program SKALA, serta Bappeda Provinsi Maluku.
