sinar Maluku. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku pada Kamis (19/11/2026) malam untuk mendalami sejumlah kerawanan dan dugaan kebocoran keuangan Daerah, mulai dari Pokok Pikiran (pokir), Dana Hibah, hingga dana Reses.
Pertemuan maraton yang berlangsung dari sore hingga malam tersebut menjadi tindak lanjut atas pemaparan temuan Lembaga Antirasuah kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pimpinan Dewan belum lama ini
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Maruly Tua Manurung hadir bersama timnya dalam pertemuan yang melibatkan unsur Pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, serta Anggota DPRD Provinsi Maluku. Diskusi digelar setelah paparan KPK pada awal pekan lalu menyinggung berbagai catatan potensi penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintahan dan Legislatif Daerah.
Dalam paparan KPK sebelumnya kepada Pemda Maluku dan Pimpinan Dewan, sejumlah indikasi masalah pengelolaan anggaran mengemuka. Salah satu isu yang disorot ialah tata kelola uang makan Anggota Dewan yang diduga dikelola oknum tertentu dan dialihkan pengelolaannya kepada keluarga dekat.
Selain itu, penyaluran dana hibah, dana reses, serta pokok pikiran Dewan juga dinilai memiliki celah persoalan dan potensi kebocoran yang cukup signifikan.
”Saat ini kami masih memantau dugaan kebocoran dan mengingatkan agar dewan memahami tugas dan fungsi sehingga risiko-risiko korupsi tidak terjadi,” ujar Maruly Tua Manurung kepada RRI sebelum menjumpai Anggots DPRD Maluku.
Pertemuan tertutup yang berlangsung hingga larut malam di rumah rakyat Maluku itu diarahkan untuk memperkuat pemahaman tata kelola anggaran serta menekan praktik manipulatif dalam penggunaan keuangan negara.
Melalui langkah pencegahan dan supervisi ini, diharapkan memasuki tahun anggaran 2027 tidak lagi terjadi pola pengelolaan anggaran yang menyimpang sehingga anggaran publik dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Maruli mengatakan,
Pendekatan Korsup KPK menitikberatkan pada pemetaan titik rawan korupsi (corruption risk assessment) pada siklus perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program Daerah. Di daerah kepulauan seperti Maluku, alokasi dana hibah, reses, dan pokir kerap menjadi sorotan publik karena menyangkut distribusi bantuan, kegiatan serap aspirasi, serta usulan program pembangunan yang rentan tidak tepat sasaran apabila pengawasannya lemah.
Meski demikian, Ia menegaskan , posisi KPK pada tahap ini masih berada pada ranah pemantauan dan pengingat kelembagaan agar seluruh unsur DPRD menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum dan etika jabatan.
Hadirnya seluruh unsur Pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Anggota Dewan dalam pertemuan semalam menunjukkan upaya penyamaan persepsi antara Lembaga Antirasuah dan Legislatif Daerah terkait mitigasi risiko anggaran. Evaluasi atas tata kelola tunjangan, hibah, dan reses menjadi pekerjaan rumah mendesak agar akuntabilitas keuangan Daerah terjaga.
Ke depan, publik menantikan tindak lanjut konkret dari DPRD Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban anggaran, memastikan transparansi, serta menutup ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang menjelang bergulirnya agenda anggaran tahun berikutnya.