Ragam

Hehamahua Akui TPA Benowo Bisa Jadi Contoh Untuk Sampah Kota Ambon

sinarmaluku. com – Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI VII, akan membawa berkah bagi Pemerintah Kota Ambon, dalam penanganan masalah sampah di Ibu Kota Provinsi Maluku. Hal itu dikarenakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota se-Indonesia, mengunjungi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, yang terletak di Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

Kadis LHP mengatakan, sampah yang dihasilkan dari TPA dengan luas 37,5 hektar mampu diolah menjadi energi listrik yang mampu menyampaikan dan memenuhi kebutuhan bagi warga Surabaya.

“TPA Benowo bukan hanya sekedar tempat pembuangan sampah, tapi juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLTSa Benowo ini merupakan PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia. PLTSa ini dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dan diresmikan oleh Presiden RI, pada Mei 2021, sebagai tempat pengolah sampah menjadi energi listrik,”kata dia, kepada Tim Media Center Pemkot, di Kota Surabaya, Rabu (7/5).

Menurutnya, dengan melihat pengolahan sampah di TPA tersebut, maka bisa dikembangkan di Kota Ambon. Meski begitu bukanlah hal yang mudah.
“TPA Benowo menerima sampah sebanyak 1.600 ton per hari dan untuk PLTS sendiri yang dikelola oleh PT Sumber Organik sebesar 1000 ton per hari untuk menghasilkan listrik 9 MWatt, sementara 600 ton yang sisa itu dikelola oleh pihak ketiga yang lain, dimana menjual listrik ke PLN kurang lebih 1 hingga 2 MWatt per hari. Dan ini juga bisa kita kembangkan di Kota Ambon, tapi memang bukan hal yang mudah,” papar Kadis.

Dikatakan, TPA Benowo memang sangat layak untuk dijadikan contoh pengolahan sampah di Indonesia, termasuk Kota Ambon.

“Apalagi di Surabaya ini, didukung betul oleh 191 TPS, kemudian ada TPS 3R itu 13 unit dengan jumlah armada kurang lebih 600 unit, dan sebagian besar armada itu konvektor ada 300 unit armada., sehingga ini memang jadi contoh bagi kita, jika ingin Ambon bebas sampah,” bebernya.

Selain itu, kata Hehamahua, dalam
forum lingkungan hidup se-Indonesia yang bertema, “Indonesia darurat sampah, bagaimana strategi penanganannya” seluruh perwakilan Kota se-Indonesia, telah banyak mendapatkan masukan untuk pengolahan sampah di daerahnya masing-masing.

“Dari forum inilah kita banyak mendapatkan sebagai masukan dan cara untuk penanganan sampah. Apalagi setelah kita mengunjungi TPA Bewono itu,” tandasnya.

Ditempat terpisah, juga dilaksanakan kegiatan Forum Kepala Bappeda Kota Seluruh Indonesia (BAKTI) tahun 2025 dengan tema : Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sekretaris Bapedda-Litbang Kota Ambon, Ansyerin Horhoruw mengatakan, adanya sinergitas antar daerah, dan permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan Bappeda Kota seluruh Indonesia, dapat diselesaikan bersama-sama.

“Pertemuan ini juga sangat penting dan strategis untuk membahas berbagai isu strategi terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya. Kegiatan yang dibuka oleh ketua Forum BAKTI bapak Harey Hadi, (kepala Bappedalitbang kota Palembang), dan dihadiri bapak Wamendagri Bima Arya,”ujarnya.

Dikatakan, dalam kegiatan tersebut terdapat sejumlah sumber penting yang ikut membawakan materi. Semisal Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS Ateng Hartono, dengan materi :Kolaborasi data tunggal sosial ekonomi nasional.

“Direktur Eksekutif sekretariat satu data pusat kementerian PPN/Bappenas (Dini Magfira,P.hd, dengan materi, Implikasi data tunggal sosial ekonomi nasional terhadap perencanaan pembangunan. Plt Kepala Pusat data dan informasi Kementerian Sosial RI, dengan materi Implikasi DTSEN kebijakan terhadap bantuan sosial,” paparnya.

Dirinya berharap, dengan adanya DTSEN yang telah ditetapkan melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 sebagai data terpadu sebagai hasil integrasi tiga pangkalan data yaitu DTKS, Regsosek dan P3KE dapat menjadi acuan dalam memberikan bantuan atau pemberdayaan sosial sehingga dapat meminimalisir penyaluran bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

“Dapatkan informasi terkait kebijakan pusat maupun daerah, mengetahui praktik-praktik baik dan inovasi yang dapat di tiru, modifikasi dan diterapkan di Ambon,” tutup Horhoruw.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top