Hukum

Tuntaskan Konflik di Haruku, Pemda Maluku Diminta Bentuk Tim Terpadu

sinarmaluku.id – Upaya menuntaskan konflik di Pulau Haruku terus dilakukan. Kali ini, Polda Maluku bersama DPRD Maluku kembali berembuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam rapat bersama, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latief meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku membentuk dan menurunkan tim terpadu dalam menentukan batas batas tanah sehingga tidak menyelesaikannya berdasarkan versi masing-masing.

” Disitulah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang ada menurunkan tim terpadu dalam persoalan ini. Dan harapan kita juga bisa berkoordinasi baik dengan kita, Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD, kita akan bantu itu,” ujarnya.

Menurutnya, Akar persoalan konflik Pelauw-Kariu adalah sengketa batas lahan. Masalah status bidang tanah yang disengketakan tersebut harus segera diselesaikan dengan damai melalui cara adat atau dengan proses hukum.

“Kami sudah menyampaikan, satu, permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif, kita harus punya strategi baik jangka pendek, sedang, dan jangka panjangnya,” kata Kapolda disela sela rapat bersama Komisi I DPRD Maluku Kamis (14/4)

Selama ini, kata Kapolda, kedua negeri hidup rukun dan damai, sampai kemudian ada faktor pemicu yang saat ini sedang didalami penyebabnya. Sebab, persoalan itu tidak tiba-tiba datang dan menjadi besar seperti ini, pasti ada penyebab awalnya.

“Kebetulan sekarang memang terjadi di Pulau Haruku, ada Pelauw dan Kariu, ada Hulaliu dan Aboru, tapi ingat, bahwa di Maluku ini ada 52 titik konflik yang punya potensi yang sama. Sehingga akar permasalahan inilah yang harus diselesaikan,” harapnya.

Mengenai penegakan hukum dalam persoalan itu, Kapolda memastikan berjalan secara transparan, dan akuntabel. Saat ini, proses hukum sedang berjalan, dan kini dalam pemenuhan unsur pengumpulan alat bukti.

“Kita terkendala alat bukti minimnya saksi, kemudian banyak korban yang tidak bisa dilakukan otopsi. Ini salah satu kendala yang terjadi di lapangan, tapi kita tidak akan berhenti untuk melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Kapolda juga mengaku telah menyampaikan dalam jangka pendek ini, warga Kariu di lokasi pengungsian sangat memerlukan segera perhatian dan penanganan khusus. Ini mengenai pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatannya.

“Saya juga mendorong kepada Ketua Komisi Satu agar bisa dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk penanganan ini (sandang, pangan dll), karena masyarakat di sana sangat membutuhkan itu,” pintanya.

Kapolda berharap penanganan persoalan di sana tidak hanya dilakukan secara parsial, tapi sudah harus terprogram, baik setiap hari, bulan, bahkan mungkin tahun mengenai kehidupan warga Kariu.

“Kita berharap ini segera cepat selesai, karena dengan itu semuanya bisa kembali normal,” jelasnya.

Untuk menormalkan situasi dan kondisi di sana, Kapolda tidak henti-hentinya mendorong agar rekonsiliasi yang selama ini tertutup, dapat dibuka kembali ruangan itu dengan semangat damai.

“Rekonsiliasi harus terjaga sehingga rekonstruksi bisa berjalan dengan baik. Inilah keinginan kita, sehingga kita mengharapkan jangan ada pihak-pihak yang tidak memahami persoalan ini secara utuh, kemudian menyampaikan komentar-komentar, yang membuat langkah rekonsiliasi menjadi terhenti bahkan tidak berjalan, malah menimbulkan persoalan baru,” ajaknya.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengaku, semua pertanyaan yang dilayangkan kepada Kapolda ternyata sudah dilakukan. Bahkan Polda Maluku telah melaksanakan hal yang di luar tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat Kariu di pengungsian termasuk juga masyarakat Pelauw.

“Termasuk penambahan personil yang dulu 25 sekarang sudah 50. Jadi lima pertanyaan itu dari yang dimintakan semuanya sudah dilakukan secara terang benderang oleh pihak Polda, termasuk dengan penyelidikan kasus penembakan oleh OTK,” jelasnya.

Amir Rumra memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku yang sudah melaksanakan tugas di luar daripada tanggung jawab sebenarnya, termasuk dengan menjaga kondisi keamanan.

“Jadi mengenai dugaan pidananya tidak semua harus di sampaikan ke publik, karena ada juga strategi dari Polda itu yang paling utama dan penting adalah bagaimana rekonsiliasi itu bisa terjadi dan masyarakat Kariu bisa kembali ke negerinya secara damai,” tambah Yance Wenno, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku.

Yance mengaku apa yang dilakukan oleh Polda Maluku terkait rekonsiliasi merupakan sesuatu yang paling penting. Sehingga pihaknya juga mengharapkan yang sama bisa segera terwujud.

“Jadi saya kira yang dilakukan oleh Pak Kapolda itu sudah sama sekali berjalan dengan baik, cuma memang ada penilaian-penilaian yang menganggap bahwa Polda belum bekerja maksimal, tapi itu sebenarnya cuma strategi saja terkait dengan penanganan perkara. Karena tidak semua harus dipublish ke publik,” pungkasnya.(VFG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top