sinarmaluku.com – Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 alami penurunan jika dibandingkan dengan bulan februari 2023 yakni sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari nasional pada bulan yang sama pada 4,97% yoy.
Untuk itu, Gubernur memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di negeri raja-raja yang sama-sama kita cintai.
Dirinya menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan presiden saat rakornas penanganan inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru.” Tambahnya.
Sementara itu komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Maret 2023 ujar Gubernur Maluku, antara lain telfon seluler, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.
“Saya mintakan perhatian Bupati dan Walikota beserta TPID Kabupaten Kota Se Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran, terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy.” Tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan, Selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 serta menyampaikan kabar bahagia bahwa stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, ini semua berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemangku kepentingan, khususnya Bulog dimana pada 24 Maret 2023 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah.
Sementara itu, Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam laporannya mengatakan, Rakor ini merupakan inisiasi dan instruksi Gubernur Maluku, berkaitan dengan tindaklanjut hasil pembahasan Gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden RI, ada 8 key indicator performance, dimana salah satunya berkaitan dengan inflasi.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi.” Tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan, berdasarkan situasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga.
Dirinya menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan presiden saat rakornas penanganan inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru.” Tambahnya.
