Ragam

Buka Giat Srikandi dan LKD, Ini Harapan Sekkot Ambon

sinarmaluku.com – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah keniscayaan di abad 21. Terlebih bagi aparatur pemerintahan yang mengabdikan diri di sektor pelayanan publik.

Dimana ada tekanan untuk adaptasi mengikuti perubahan teknologi yang serba cepat berbasis internet of things. Hal itu diungkap Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse.

Diakuinya, perkembangan ini memberi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan swasta melalui peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Melalui sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal e-government, respon pelayanan publik
seharusnya menjadi lebih cepat,” ujarnya saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas pengelola Arsip (Srikandi) dan lembaga kearsipan daerah (LKD) Kota Ambon di Manise Hotel, Rabu (26/4).

Dijelaskan, E-government bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Digitalisasi terintegrasi semua aspek, tata kelola birokrasi (manajemen internal pemerintah) menjadi keharusan. Ketika tata kelola birokrasi terdigitalisasi secara penuh, semua akan berjalan transparan,” tegasnya.

Data juga akan bisa dibagipakaikan antar instansi, sehingga ada interoperabilitas (Dimana suatu aplikasi biasa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protocol yang disetujui bersama lewat
bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP), kerja birokrasi semakin cepat dan efisien.

Selain itu, antar instansi bisa melihat segala
proses yang sedang berjalan di birokrasi. Ini memudahkan kontrol dan monitoring bila terjadi otomatis akan membuat
perlambatan, yang pemerintah semakin lincah dalam melayani publik.

“Sejalan dengan e-government, saya harap kedepan kota Ambon dalam layanannya akan menjadi kabupaten/kota dalam melaksanakan yang terkemuka telah sistem korespondensi, sistem pemerintahannya dari 11 Kabupaten/kota lain di Maluku yang berada pada Wilayah 1 C Indonesia bagian Timur,” harapnya.

Saat ini melalui OPD terkait Kominfo-Sandi, Bapeda litbang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan persiapan-persiapan untuk launching pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik lewat aplikasi SRIKANDI.

“Apresiasi untuk kegiatan ini. Semoga melalui para narasumber, kita dapat memberi yang terbaik bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sebagai admin pengelola arsip (SRIKANDI) pada OPD masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya ingatkan bahwa arsip sebagai pilar Good Governance mengandung makna bahwa arsip berperan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

Melalui upaya menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan bukti yang sah terhadap kinerja lembaga negara, pemerintah daerah, pembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi masyarakat, perusahan dan perseorangan yang
transparan dan akuntabel.

“Saya harap LKD dan OPD terkait berperan aktif mengintegrasikan data dan informasi Arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional yang keberadaannya tersebar di semua lembaga pencipta Arsip, ke dalam satu sistem informasi yang memungkinkan warga kota Ambon dapat mengakses informasi kearsipan secara terbuka dari khasanah arsip yang dikelola,” kuncinya. (

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top