sinarmaluku. com -Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena akhirnya buka suara menjawab semua isu miring tentang dirinya dan kinerjanya, salah satunya terkait dirinya telah menzolimi Sekkot Ambon dengan mengeluarkannya dari Rumah Jabatan Wakil Walikota Ambon.
Kepada wartawan, Bodewin menegaskan, penilaian kinerja dan sikap atas isu isu yang beredar di medsos da melalui pesan whatsap berantai merupakan, pembunuhan karakter.
Wattimena bercerita, Sekkot awalnya menemuinya untuk meminta persetujuan menempati Rumjab Wawali, dikarenakan menurut Sekkot, Rumdis tersebut kecil dan tidak layak.
Seiring waktu berjalan, muncul opini publik yang viral baik dari masyarakat maupun OKP terkait tinggalnya Sekkot di Rumjab Wawali.
Atas dasar ini, maka Wattimena meminta stafnya mencari kontrakan dan meminta Sekkot untuk pindah dari Rumjab tersebut.
Selain itu, ada alasan lain yakni Rumah Jabatan tidak dipergunakan semestinya, karena terjadi berulang perkelahian di Rumjab akibat mengkonsumsi miras, padahal semestinya Rumjab itu dijaga dan dirawat.
” Saya tidak mau untuk menceritakan hal ini, tetapi karena terkesan saya menzolimi yang bersangkutan tetapi selaku pimpinan saya harus menclearkan ini, sehingga seakan akan saya tidak punya perasaan, ” Tegas Wattimena saat jumpa pers di ruangan Darwin Pemkot Ambon, Kamis (25/5)
Lebih lanjut Wattimena menegaskan, persoalan ini tidak lalu membuatnya down tapi makin bangkit untuk melanjutkan kepercayaan yang diamankan oleh Tuhan.
Salah satunya kata Wattimena, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini Komisi Pemilihan Umu (KPU), Bawaslu dan juga TNI/Polri.
“Tahun 2023 ini Pemkot Ambon sudah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu penyelenggara Pemilu KPU, pengawas Pemilu dan TNI dan Polri. Sisanya akan ditampung pada APBD 2024,” kaga Wattimena
Dikatakan, hal lain yang juga dilakukan adalah memastikan kondisifitas, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami sudah bertemu dengan semua jajaran pemerintah sampai pada tingkat RT dan RW, bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk membangun pemahaman masyarakat supaya tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandas Wattimena.
Selain itu menjaga netralitas ASN. “Ini yang selalu saya sampaikan dan ingatkan. Saya sudah sampaikan ke BKD, Inspektorat untuk siapkan berita acara pemeriksaan sebanyak-banyaknya sehingga ketika ada ASN yang diketahui terlibat langsung dan aktif dalam politik praktis ini maka akan di BAP langsung. Karena selama ini kesalahan kita adalah tidak melakukan langkah antisipasi untuk mendukung kebijakan yang akan kita ambil,” tegas dia, sembari menambahkan bahwa akan juga dibuat komitmen, dimana masing-masing kepala OPD akan memasang satu spanduk di depan kantornya yang mengisyaratkan bahwa mereka menjamin netralitas selama proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung.
Hal lain yang juga menjadi tus pemerintah adalah menyiapkan data Pemilu secara baik untuk menjadi konsumsi penyelenggara supaya memastikan semua bisa menggunakan hak pilih secara baik.
“Ada kegiatan jemput bola yang dilakukan Disdukcapil ke desa, kelurahan dan juga RT dan RW, universitas-universitas terkait dengan data pemilih dimaksud,” jelas Wattimena. (***)
