sinarmaluku.com– Menjelang Pilkada serentak di Maluku pada 27 November 2024, seorang akademisi dari Universitas Pattimura, Wahab Tuanaya, mengimbau masyarakat untuk menghindari pengaruh politik uang dan politik identitas dalam menentukan pilihan. Dalam sebuah coffe morning yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Maluku, Tuanaya menekankan pentingnya pemilih cerdas dan kritis untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.
Tuanaya mengingatkan bahwa praktik politik uang, yang akar masalahnya terletak pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pendidikan politik, dapat berdampak buruk pada kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik tersebut cenderung akan memprioritaskan pengembalian modal kampanye daripada kepentingan rakyat.
“Pemimpin yang terpilih karena politik uang akan cenderung korup,” tegas Tuanaya. “Mereka akan berupaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kampanye, dan ini membahayakan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.”
Ia juga menyoroti bahaya politik identitas yang kerap memanfaatkan perbedaan agama, suku, dan ras untuk menyerang kelompok tertentu dan meraih dukungan. Praktik ini, menurut Tuanaya, dapat memicu perpecahan, diskriminasi, dan bahkan radikalisme di masyarakat.
“Politik identitas menciptakan keresahan dan ancaman perpecahan,” ujarnya. “Serangan yang terus-menerus berdasarkan suku, ras, dan agama dapat memunculkan perasaan terkriminalisasi dan memicu radikalisme.”
Untuk itu, Tuanaya mengajak masyarakat Maluku untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak, dengan memahami visi, misi, dan rekam jejak para kandidat. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang dan politik identitas untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih.
