sinarmaluku.com – Provinsi Maluku tengah menghadapi krisis keuangan yang serius. Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Lucky Wattimury, mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto guna mencari solusi. Kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan ini ditandai dengan APBD yang terbatas, yakni sekitar Rp3,3 triliun, dan beban hutang yang membengkak.
Hutang Pemerintah Daerah Maluku mencapai angka fantastis. Pinjaman ke PT SMI senilai Rp137 miliar yang harus dibayarkan selama 7 tahun, dan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp72 miliar, semakin memperberat kondisi keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar Rp600 juta semakin memperparah situasi defisit anggaran.
Situasi ini diperburuk oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Wattimury khawatir kebijakan ini akan semakin menghambat pembangunan di Maluku, terutama program Gubernur untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Dengan APBD yang kecil dan beban hutang yang besar, ditambah kebijakan efisiensi, dari mana lagi dana untuk pembangunan?” tanyanya retoris.
Menurut Wattimury, kedekatan Gubernur dengan Presiden Prabowo dapat dimanfaatkan untuk melobi dukungan dari pemerintah pusat. Ia berharap hubungan baik tersebut dapat dimaksimalkan untuk mengatasi krisis keuangan yang tengah melanda Maluku. “Masalah kita rumit, kedekatan dengan Presiden harus dimanfaatkan untuk mencari solusi bagi kemajuan Maluku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wattimury menanggapi positif keluhan Gubernur terkait Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Ia menilai hal ini sebagai langkah terbuka untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi daerah dan mencari solusi bersama. “Beliau tidak menutupi fakta, ini bagus. Mari kita satukan tekad dan berjuang bersama-sama untuk memajukan Maluku,” ajaknya.
