sinarmaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil VI, Yunus Serang, mengecam keras lambannya penanganan insiden berdarah di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang mengakibatkan tewasnya dua warga. Serang, yang juga menyampaikan duka cita mendalam, menilai penanganan konflik di wilayah tersebut selama ini sangat lemah dan cenderung mengabaikan masalah yang berulang.
“Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bukti nyata kegagalan sistem penanganan konflik di Malra,” tegas Serang dalam pernyataan kepada wartawan di Ambon. Ia menyoroti pola penanganan konflik yang cenderung lambat dan terkesan diabaikan, bahkan di wilayah Kei Besar pun masalah serupa dibiarkan berlarut. Serang mempertanyakan apakah perlu intervensi langsung dari Gubernur untuk mendorong penyelesaian yang lebih efektif.
Serang juga mencurigai adanya upaya pengalihan isu dalam penanganan konflik ini. “Jangan sampai ini disengaja untuk menutupi sesuatu,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa masyarakat akan jeli membaca situasi tersebut.
Ia membandingkan situasi saat menjabat Wakil Bupati Maluku Tenggara, di mana penyelesaian konflik lebih cepat dan efektif berkat sinergi antarlembaga, khususnya peran aktif Kesbangpol. Namun, saat ini, peran Kesbangpol dinilai telah melemah.
Lebih lanjut, Serang mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Ia menekankan bahwa mediasi tanpa proses hukum yang tegas dapat berdampak fatal dan berpotensi memicu konflik susulan. “Masyarakat menuntut agar pelaku ditangkap dan diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Di tengah suasana duka, Serang mengajak masyarakat Maluku Tenggara untuk menahan diri dan menjaga kerukunan, terutama di bulan Ramadhan. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai budaya lokal Kei, khususnya falsafah “Ain Ni Ain” – satu rasa, satu jiwa – seraya mendesak penegakan hukum yang tegas.
Insiden ini menambah daftar panjang konflik yang terjadi di Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kelemahan sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik yang komprehensif dari pemerintah daerah dan aparat keamanan. Kejadian ini sekali lagi menggarisbawahi urgensi peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam penanganan konflik di wilayah tersebut.
