sinarmaluku. com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terpaksa tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga kontrak di lingkungannya. Keputusan ini diambil karena Pemkot terkendala oleh keterbatasan anggaran.
Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, pada Selasa (25/03/2025).
Sapulette menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13, THR hanya dialokasikan untuk anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK. Pemkot Ambon saat ini memprioritaskan anggaran untuk beberapa pos penting, diantaranya: realisasi kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang, sertifikasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan gaji kontrak senilai Rp 107.104.948.000.
Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Pemotongan belanja perjalanan dinas sebesar 50% telah dilakukan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk mengefisiensikan program dan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, dan publikasi. Evaluasi terhadap efisiensi masing-masing OPD akan dilakukan pada Kamis, 27 Maret 2025, oleh Walikota Ambon.
Lebih lanjut, Sapulette menjelaskan bahwa penundaan penerbitan Surat Keputusan (SK) PPPK secara nasional oleh pemerintah pusat juga turut menambah beban anggaran Pemkot Ambon. Hal ini memaksa Pemkot untuk kembali menganggarkan gaji pegawai kontrak selama 10 bulan ke depan, sehingga berdampak pada ketersediaan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 tenaga kontrak.
Meskipun demikian, Pemkot Ambon menyampaikan permohonan maaf atas ketidakmampuannya membayarkan THR kepada tenaga kontrak. Sapulette berharap tenaga kontrak dapat memahami situasi keuangan daerah dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga berharap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon dapat memperbaiki kondisi keuangan daerah di masa mendatang.
