sinarmaluku. com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jeffry Jaran, menilai Dinas Perikanan Provinsi Maluku lalai dalam mengawasi aktivitas pencurian telur ikan terbang oleh nelayan dari luar daerah, yang dikenal sebagai nelayan Andon, di Pulau Sera, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Pernyataan ini disampaikan Jeffry setelah menerima aspirasi dari mahasiswa asal Sera yang menggelar konferensi pers di kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Kamis (12/6). Mahasiswa tersebut mendesak DPRD untuk segera menindaklanjuti permasalahan pencurian yang telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan masyarakat lokal.
“Masalah ini sudah ada sejak 6 hingga 7 tahun lalu dan sangat meresahkan warga,” ungkap Jeffry, yang merupakan politisi dari Partai Demokrat Maluku. Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi sebelumnya, dari ratusan kapal yang beroperasi di kawasan tersebut, hanya 14 kapal yang memiliki izin resmi, sementara sisanya diduga beroperasi secara ilegal.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD berencana untuk turun langsung ke Desa Sera guna memeriksa kondisi di lapangan dan mengecek seluruh dokumen perizinan para nelayan. “Jika terbukti tidak memiliki izin, maka mereka harus dihentikan,” tegasnya.
Jeffry, yang juga utusan dari daerah pemilihan Maluku VII, KKT, dan MBD, menyatakan bahwa ia akan memanggil Kepala Dinas Perikanan untuk memberikan penjelasan mengenai situasi ini. Komisi II juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap permasalahan pencurian telur ikan terbang ini.
Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta pergantian Kepala Dinas Perikanan, Jeffry menegaskan bahwa hal tersebut adalah kewenangan Gubernur. “Kami sudah menampung semua aspirasi. Terkait pergantian Kepala Dinas, kami serahkan sepenuhnya kepada Gubernur sebagai pihak yang berwenang menilai kinerjanya,” tutupnya.
