sinarmaluku.com – DPRD Maluku telah melaksanakan Kegiatan yang diluar masa sidang (reses) terhitung sejak 3 September 2022 di daerah Kota Ambon yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil).
Alhasil, temuan keluhan masyarakat yang ditemukan paling dominan adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kepada sinarmaluku.com, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin mengatakan, kenaikan BBM memiliki dampak besar bagi masyarakat khusus di sektor perekonomian. Hal ini pun terasa berat kata Rofik terhadap masyarakat dengan strata ekonomi lemah.
” Ini sulit, apalagi masyarakat dari.kalangan.ekonomi lemah ini akan sangat mengguncang kehidupannya,” kata Rofik, Sabtu (10/9)
Terhadap hal ini, maka dirinya berjanji akan mendiskusikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait mengefektifkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
Ini penting, sehingga dapat memperoduksi kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat nanti untuk menjaga jangan sampai kenaikan harga BBM dia berpengaruh ke inflasi hingga pada harga bahan pokok.
“Masalah ini akan dibicarakan, karena kenaikan BBM tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” kata Afifudin
Afifudin berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat lewat aspirasi sebagai wakil rakyat.
Dia menjelaskan, tugas wakil rakyat adakah mendengar semua keluhan dan kebutuhan masyarakat, meski dengan sumber anggaran yang kita miliki tentu tidak bisa memenuhi semuanya, namun minimal ada perjuangan untuk memenuhinya
” Jadi, dengan reses yang dilakukan, kita bisa bersama sama dengan pemerintah Provinsi mendiskusikan mana yang menjadi prioritas kita di Maluku. Karena bagusnya, selama reses Kita tidak hanya mendengar masukan dan kemauan mereka, tetapi juga melihat langsung hal-hal yang mereka sampaikan,” kata Afifudin (***)