sinarmaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno menyayangkan pergantian pejabat eselon I, II dan III di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada tanggal 4 Februari tahun 2023. Pasalnya, ada pejabat yang baru menjabat setahun tetapi kemudian diganti lagi.
“Berkaitan dengan soal perombakan birokrasi, saya kira itu menjadi domain atau hak perogatif dari pada Gubernur. Tetapi saya mencatat betul bahwa mereka-mereka yang kemarin dilantik itu baru dilantik tahun 2022 kemarin bulan Februari, dan sangat disayangkan,” ujar Wenno kepada wartawan di Ambon.
Dikatakan, kendati pergantian merupakan hak peregatif gubernur tetapi harus dipertimbangkan, karena ada pejabat yang baru setahun dilantik tetapi kemudian diganti. Dan kalau ini terjadi terus maka membuktikan bahwa kerja birokrasi tidak stabil.
“Saya berharap ini harus menjadi perhatian pada saat nanti pergantian- pergantian yang akan datang. Berikan kesempatan mereka bekerja, mereka mengevaluasi kinerjanya sehingga bisa dilihat hasilnya kalau terjadi maka saya berharap ini menjadi perhatian daripada Gubernur,” ujar politisi Partai Perindo Maluku ini, sembari menambhakan bahwa banyak kalangan yang menilai bahwa pergantian ini hanyalah untuk kepentingan politik, tetapi mudah-mudahan itu tidak benar. (**
