sinarmaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak dilakukannya evaluasi terhadap kinerja Kapolres Maluku Tenggara (Malra). Desakan ini muncul sebagai respon atas tujuh kasus konflik yang terjadi di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, dan dinilai belum ditangani secara optimal.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyampaikan desakan tersebut usai rapat koordinasi bersama Forkopimda, BNN, dan pihak terkait di Ambon, Jumat (21/3/2025). Buton menyatakan bahwa desakan evaluasi ini juga merupakan suara dari masyarakat Malra yang merasa resah dengan situasi keamanan yang terus terganggu.
DPRD menilai penanganan konflik yang kurang optimal menunjukkan kelemahan dalam pengendalian keamanan dan minimnya upaya preventif dari jajaran Polres Malra. Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kepolisian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi resmi evaluasi kepada Kapolda Maluku.
Menanggapi hal ini, perwakilan Forkopimda Maluku yang hadir dalam rapat menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan serius. Mereka akan mengkaji evaluasi bersama pimpinan kepolisian untuk memastikan penegakan hukum berjalan maksimal. Perwakilan Polda Maluku juga menyampaikan bahwa temuan rapat akan segera dilaporkan kepada Kapolda Maluku sebagai bahan pertimbangan dalam penataan struktur di wilayah hukum Maluku Tenggara.
DPRD berharap evaluasi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menciptakan stabilitas keamanan yang lebih baik di Maluku Tenggara.
