sinar maluku. com – Kasus hilangnya lebih dari 30 karung dokumen penting terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terus menjadi sorotan publik.
Kehilangan dokumen-dokumen krusial ini, yang dilaporkan pada 21 Juni 2025, telah memicu penyelidikan intensif oleh Kepolisian Reskrim Polresta Ambon.
Dugaan adanya “kejanggalan” dan potensi “kejahatan tersembunyi,” seperti yang diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool, semakin menambah kompleksitas kasus ini.
Tethool menekankan perlunya penyelidikan yang tuntas dan mendesak pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab, dengan Komisi IV berkomitmen untuk mengawal proses hingga tuntas.
Menanggapi desakan dari DPRD dan keresahan publik, Kasi Humas Polresta Ambon, Ipda. Janet Luhukay, memberikan keterangan lebih rinci mengenai perkembangan penyelidikan.
“Penyelidikan saat ini sedang berjalan secara intensif, Tim penyidik telah memeriksa 10 saksi hingga saat ini, dan kami terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian,” Jelas Ipda. Luhukay
Dijelaskan, proses pemeriksaan saksi dilakukan secara teliti dan profesional, dengan fokus untuk mengidentifikasi motif di balik hilangnya dokumen-dokumen tersebut.
Hal ini menjadi komitmen Polresta Ambon untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan diproses sesuai hukum yang berlaku, Kami memahami pentingnya transparansi dalam kasus ini, dan kami akan secara berkala memberikan update kepada publik mengenai perkembangan penyelidikan.
Ia juga menambahkan bahwa tim penyidik sedang bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.
“Kami berharap kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap kasus ini. Kami berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan dan memproses siapa pun yang terbukti bersalah sesuai hukum yang berlaku.” Harap Luhukay
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, James Leiwakabessy, kembali menegaskan penyerahan penuh penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Dia menambahkan, Kehilangan dokumen-dokumen penting ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem pendidikan di Maluku.
Desakan dari DPRD, penyelidikan yang intensif, dan komitmen kepolisian untuk transparansi menjadi fokus perhatian publik, mengingat potensi kerugian yang signifikan dan pertanyaan besar mengenai motif di balik hilangnya dokumen tersebut.
