sinarmaluku.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mempertanyakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp36 miliar untuk penanganan Covid-19 yang dianggap hangus dan tidak dapat dibayarkan kepada tenaga kesehatan (Nakes).
“Ini miris yah. Dalam rapat tadi saya sudah mengkritik sebab tiga puluh enam miliar ini jumlah yang besar,” ungkap Ruslan kepada Wartawan usai rapat di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Kamis (19/5/2022).
Dikatakan, Rp36 Miliar itu tidak bisa dicairkan pemerintah pusat karena ada keterlambatan pengusulan pencairan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku.
“Dinas Kesehatan telah menjelaskan bahwa ada keterlambatan pengusulan. Dengan demikian ini menjadi evaluasi supaya kedepan tidak ada lagi keterlambatan dan semua hal yang berhubungan dengan administrasi pengusulan pencairan harus disiapkan sedini mungkin,” jelasnya.
Ia berharap, masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi itu sesegera mungkin diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti ini lagi.
“Kami berharap masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi itu sesegera mungkin diselesaikan. Jangan hanya karena administrasi lalu haknya orang terlambat dibayarkan padahal uangnya ada,” tandasnya.
