sinarmaluku.com – Pembangunan Lapak di Terminal Mardika oleh PT Bumi Perkasa Timur (BPT) ternyata tidak ketahui pembangunannya baik oleh Dinas Perhubungan Kota maupun Provinsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.
Hal ini terbukti berdasarkan hasil rapat bersama dalam membahas hal tersebut di gedung rakyat Kota Ambon, Jumat
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Margareth Siahay menegaskan, pihaknya akan membentuk panitia kerja untuk mengusut tuntas pembangunan lapak di Terminal Pasar Mardika.
” Jadi, hasil rapat kita dengan dinas perhubungan (Dish mereka tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut. Makanya kita akan bentuk panitia kerja guna mengusut masalah ini,” kata Siahay
Dikatakan, Oleh DPRD Kota Komisi III, telah merekomendasikan kepada Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon untuk mengambil sikap tegas penghentian pekerjaan pembangunan lapak tersebut.
“Prinsipnya yang menjadi kewenangan pemerintah kota Ambon, akan tetap kami pertahanakan. Karena disana ada rakyat kita dan juga penarikan retribusi dan lainnya,” ujarnya.
Olehnya, waktu dekat, pihaknya akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekaligus dengan pihak PT. BPT untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.
“Hari ini kita seharusnya rapat bersama PT. BPT. Hanya saja direkturnya tidak hadir. Kami akan mengundang ulang supaya kita bisa mendengar penjelasan mereka,” ucapnya.
Ia melanjutkan, apabila PT. BPT masih tidak memenuhi undangan rapat Komisi III, maka komisi yang akan turun langsung ke lokasi pengerjaan dengan meminta pengawalan pihak kepolisian dan OPD terkait guna menghentikan pengerjaan tersebut.
“Kita harus tahu setiap pekerjaan yang dilakukan di wilayah kita. Jika kemudian undangan kami ke PT. BPT kembali tidak direspon, maka kita akan turun langsung, menghentikan pengerjaannya,” Siahay menegaskan (***)
