sinarmaluku.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Le berjanji akan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD M Haulussy, Nazarudin karena dinilai gagal oleh pimpinan dan anggota komisi IV DPRD Maluku dalam mengelola RS tersebut.
Terbukti dengan sejumlah masalah yang terjadi di rumah sakit plat merah itu termasuk, pembangunan gedung pusat operasi serta pembayaran insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.
Janji ini disampaikan Sekda di Balai Rakyat, Karpan, Kamis (6/4)
Menurut Sekda, semua masukan dan harapan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Maluku tetap menjadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi.
“Secara menyeluruh jadi semua yang disampaikan para anggota dewan akan menjadi atensi kami Pemda untuk melakukan evaluasi termasuk evaluasi kinerja direktur,” tegas Sekda
Sementara itu, Wakil ketua komisi 4 DPRD Maluku Rofiq Akbar afifudin menegaskan persoalan pembayaran insentif nakes yang melayani pasien covid 19 telah dikomunikasikan tetapi kendala berada pada Direktur RSUD Dr M halussy.
“Jadi, semua hal sudah dikomunikasikan dan selesai hanya saja ketika mau dibayarkan PPK mengundurkan diri karena ditakut-takuti sebab ada kasus 4 pegawai yang terjerat kasus hukum kalau sampai mereka tidak ada PPTK ini kendala lagi dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan,” tegas Rovik
Rovik menegaskan, walaupun RSUD merupakan Badan layanan Umum Daerah namun pemerintah provinsi Maluku masih memiliki kewenangan atas rumah sakit ini sebab Pemprov masih membayar gaji pegawai karena itu sudah saatnya direktur dievaluasi.
“Provinsi tidak boleh menutup mata dengan persoalan ini apalagi masalah ini sudah sering diberitakan media massa tetapi sebaliknya harus bertindak cukup sudah melihat hal besar angka kemiskinan yang katanya turun itu bagi kita hal biasa tetapi ada hal yang lebih substansi di depan mata yang tidak kita selesaikan yaitu hak Nakes,” tegasnya
