sinar maluku. com – Minimnya infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, menjadi sorotan. Sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah tersebut hingga kini belum memiliki gedung sendiri dan terpaksa menumpang di gedung Sekolah Dasar (SD). Kondisi ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon, Senin (26/5/2025).
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengungkapkan keprihatinan atas kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sir-Sir dan Aru Selatan Timur, bahkan belum memiliki gedung SMA sama sekali. “Padahal masyarakat sudah menyiapkan lahan, dan sekolah-sekolah SMP penyangga juga sudah ada. Tapi gedung SMA-nya belum dibangun,” ujar Watubun.
Selain dua kecamatan tersebut, sejumlah SMA lainnya juga masih mengalami kesulitan. SMA Doka Barat, yang telah beroperasi sejak tahun lalu, masih menumpang di SD Inpres Doka Barat. SMA Longgar Apara dan SMA di Desa Papakula juga belum memiliki gedung dan belum terealisasi pembangunannya.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Feny Silvana Loy, turut menyampaikan keprihatinan yang sama. Ia menambahkan bahwa di Kecamatan Aru Selatan, terdapat SMA yang telah dibuka tahun lalu namun hingga kini belum memiliki guru dan gedung. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Sir-Sir.
Kondisi memprihatinkan ini mendorong DPRD Maluku untuk mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan infrastruktur pendidikan di Kepulauan Aru. Mereka menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak-anak di wilayah tersebut. Tanpa infrastruktur yang memadai, cita-cita mewujudkan generasi yang cerdas dan sejahtera akan sulit tercapai.
