sinar maluku. com – Komisi IV DPRD Maluku menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di tengah potensi wisata alam yang melimpah di Provinsi Maluku.
Wakil Ketua Komisi IV, Syarifudin, mengungkapkan keprihatinannya atas stagnasi pengelolaan pariwisata yang dinilai belum optimal dalam menghasilkan pendapatan daerah.
“Papua disebut surga yang jatuh ke bumi, dan Maluku adalah serpihannya. Namun, pengelolaan pariwisata kita masih minim. Hanya tiga destinasi yang dikelola secara aktif, salah satunya Pantai Liang,” ujar Syarifudin dalam rapat kerja dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Maluku, Selasa (8/7).
Target PAD Dispar Maluku dalam APBD 2025 sebesar Rp1,01 miliar, hingga pertengahan tahun baru terealisasi Rp300 juta. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru dan pengelolaan yang lebih efektif.
Komisi IV menilai Dispar terlalu fokus pada aset yang sudah ada tanpa membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta atau investor.
“Kita perlu gandeng investor dengan sistem bagi hasil atau retribusi daerah. Tidak semua harus dibangun pemerintah. Daerah cukup fokus pada perizinan dan promosi,” tegas Syarifudin.
Ia mencontohkan potensi agrowisata di Kabupaten Buru yang belum tergarap secara maksimal.
Investasi besar di Pantai Liang yang mencapai lebih dari Rp10 miliar, namun hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp300 juta, juga menjadi sorotan.
Komisi IV mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi wisata yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
Ketidakhadiran Maluku dalam daftar 10 destinasi prioritas nasional juga menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan promosi pariwisata dan penggalian potensi wisata di berbagai kabupaten/kota.
Komisi IV berharap Dispar Maluku dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kreativitas, dan kemitraan strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
